Kamis, 10 Januari 2008

E-GOVERNMENT

PROJECT E-GOVERNMENT
KOLABORASI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT NASIONAL DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan strategis yang memiliki dampak luas. Terbentuknya raja-raja kecil menyebabkan kebijakan nasional menjadi tidak lagi mudah dilaksanakan pada perspektif otonomi. Otonomi itu pula yang melahirkan daerah kaya dan daerah miskin. Kesenjangan antar daerah jadi tidak terelakkan. Termasuk kesenjangan dalam pengembangan Sistem Informasi E-government dan integrasi nasionalnya.
Komitment yang relatif rendah dari pimpinan pusat hingga daerah menyebabkan e-government menjadi tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi pemborosan luar biasa pada proyek mercu suar e-government, sementara di sisi lain tidak sedikit daerah yang hampir tidak memiliki alokasi dana bagi pengembangan Teknologi Informasi dalam pemerintahan ini. Pada sisi teknis, penerbitan kebijakan nasional di bidang Teknologi Informasi dan e-government yang terlambat menyebabkan daerah mengembangkan e-government tanpa standarisasi teknis, biaya dan mengabaikan integrasi database nasional. Sementara daerah miskin tidak dapat berbuat banyak bagi pengembangan e-government bagi penciptaan good government, clean governance dan pelayanan umum yang terbaik.
Pengembangan e-government terintegrasi nasional ini harus dilaksanakan dalam perspektif otonomidaerah, dalam arti kreatifitas daerah untuk mengembangkan e-government sesuai dengan kebutuhan daerah tetap dijunjung tinggi, sedapat mungkin dihindarinya re-development Sistem Informasi e-government dan Teknologi Informasi daerah yang telah ada untuk menghindari pemborosan anggaran serta penyiapan SDM pemerintahan yang handal untuk bisa mandiri mengelola e-government.
Langkah awal telah ditempuh oleh puluhan daerah melalui pembentukan forum e-government Indonesia dengan
URUNAN PROJECT-nya. Urunan Project merupakan konsep kerjasama antar daerah melalui pembiayaan bersama pengembangan Sistem Informasi dan database e-government dengan harapan akan mampu menekan biaya pengembangan yang selama ini dinilai cukup fantastis namun kurang signifikan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sistem Informasi dan database yang dihasilkan Urunan Project akan menjadi Open Source Software sehingga dapat dikembangkan daerah sesuai dengan kebutuhannya.
Urunan Project difokuskan pada pembangunan sebuah pusat studi, penelitian dan pembangunan Sistem Informasi E-government yang kegiatannya dibiaya secara urunan (iuran) oleh para pengelola E-government. Gambaran awal biaya yang diperlukan adalah Rp. 1 juta/Sistem Informasi/Daerah. Melalui urunan project akan dihasilkan suatu Sistem Informasi e-government yang paling memungkinkan untuk integrasi database nasional.

Tidak ada komentar: